KEBERKAHAN PEMILU

Aroma pemilu sudah tercium semerbaknya, ditandai dengan kibaran bendera yang beberapa diantaranya sudah mulai lusuh, poster caleg dari ukuran mini sampai banner raksasa nampak bertebaran di sepanjang jalan yang beberapa diantaranya menghalangi rambu lalu lintas ditambah lagi dengan poster-poster yang tertempel di semua wahana juga termasuk di rambu lalu lintas, seolah menambah semarak arena pesta demokrasi kita.

Berbagai cara telah dilakukan oleh sang kandidat dalam upaya menarik simpati masyarakat luas di daerah pemilihannya bahkan ada sebuah gambar caleg yang terpasang jauh dari daerah pemilihan, mungkin karena semangat dan kebanyakan poster yang dicetak sehingga terpaksa dipasang di wilayah yang bukan dapil si empunya gambar. Aneh!

Pemilu telah membawa keberkahan bagi sementara pihak, semua ini perlu disyukuri oleh pihak-pihak yang diuntungkan karena jika kalian bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan lain yang jauh lebih baik dan lebih banyak, dan jika sebaliknya ingat bahwasanya siksa Nya amatlah pedih, demikian janji Tuhan pada ummat Nya.

Di sisi lain masyarakat juga mendadak ketiban berkah dari kebaikan sang calon legislatif yang rela berbagi hartanya untuk mendapatkan simpati tentunya, ada berupa seonggok bingkisan berisi mie instan, beras dan minyak, ada pula berupa segepok amplop yang dibagikan kepada warga di tempat dimana sang caleg berada. Ini pun perlu disyukuri oleh masyarakat karena tiba-tiba datang sang dermawan untuk berbagi sesuatu.

Sebagian masyarakat kita memang masih senang dengan sesuatu yang instan, lihat saja orang tua dan anak-anak rela ngantri panjang dibawah terik matahari sekedar untuk mendapatkan tiket audisi sebuah acara televisi dengan harapan dapat dengan cepat menjadi idola. Dalam banyak hal masyarakat kita masih ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara mudah dan cepat. Termasuk di dalamnya adalah keinginan sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini telah tercatat sebagai calon legislatif baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten kota.

Kompetensi dan kemampuan sang calon untuk duduk dan menjabat predikat sebagai wakil rakyat yang terhormat amatlah beragam. Dan bukan tidak mungkin ada diantara calon legislatif yang telah resmi tercatat sebagai daftar tetap calon bukanlah seorang yang tepat untuk duduk di kursi yang terhormat itu. Namun demikian apa mau dikata, regulasi kita memang tidak mengatur secara ketat tentang persyaratan bagi sang calon legislator, tidak seperti prasyarat bagi jabatan publik lain di negeri tercinta Indonesia ini. Akibatnya bagaimanalah mungkin, bila pejabat publik yang akan menduduki suatu jabatan tertentu harus melakukan uji kepatutan, sementara lembaga yang menguji adalah sebuah lembaga yang ditempati oleh legislator yang terpilih karena suara terbanyak dengan mengumbar dan membeli suara rakyat dengan berbagai cara-cara yang bersifat materialistik. Ironis !

Namun demikian marilah kita semua untuk tidak berhenti bersyukur dan memanjatkan doa agar kiranya negeri yang gemahripah loh jinawi ini selalu diberikan seorang pemimpin yang memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyatnya. Seorang pemimpin yang mau melepas seluruh atribut partai sesaat setelah ucap janji jabatan diucapkan. Dan seyogyanyalah seluruh aktivitas dan gerak langkahnya bermuara kepada kepentingan dan kemaslahatan ummat secara luas. Amin!

Billahi fii sabilil haq

LEGISLATIF YANG KOMIT TERHADAP RAKYAT

Entah sejak kapan asumsi bahwa politik itu kotor menjadi kesimpulan khalayak masyarakat kita. Namun kalimat ini tidak muncul serta merta bila tak ada sebab yang mengawalinya. Yang pasti akibat polah anggota dewan selama ini telah memberikan citra buruk kepada lembaga yang sangat terhormat ini. Dan citra buruk DPR sebagai sebuah rumah politikus pun identik dengan korupsi, asusila, selebritis dan juga sebuah tempat untuk menumpuk kekayaan tanpa kerja keras tak terelakkan, bila kita melihat banyaknya anggota dewan yang bermasalah. Hal ini sudah barang tentu merupakan hal yang melenceng dari pengertian Aristoteles tentang makna politik yaitu politik adalah seni mulia untuk mengelola kehidupan kolektif untuk kemaslahatan bersama.

Perubahan makna menjadi bergeser tatkala kursi terhormat itu ditempati oleh politikus yang rakus dan haus dengan kekuasaan serta bergaya selebritis, sehingga politik bukan lagi seni untuk mengelola kehidupan secara kolektif demi kemaslahatan rakyat akan tetapi menjadi seni memimpin dengan jalan menipu rakyat dan kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan pribadi, golongan dan partai.

Kini masyarakat memiliki peluang untuk menempatkan para calon legislatif secara langsung, oleh karenanya kritisi para caleg yang ada di wilayah masing-masing dengan cara kenali perilaku, masa lalu, bagaimana sang caleg dalam mengelola sebuah negara terkecil yakni keluarga, apakah anak-anaknya terdidik secara baik? bagaimana keberadaanya di tengah-tengah lingkungannya? dan masih banyak hal penilaian yang dapat diarahkan kepada para caleg di wilayah masing-masing, sebelum menentukan dan menjatuhkan pilihannya.

Masyarakat sudah saatnya untuk tidak tergiur oleh buaian materi sang caleg, memang benar bahwa untuk duduk di kursi dewan membutuhkan dana, akan tetapi bila dilakukan berlebihan, maka yang akan terjadi ketika mereka duduk di kursi dewan langkah pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana cara mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

Bila kita ingin membangun legislatif yang bersih, maka saatnya sekarang kita memilih wakil yang memiliki perilaku baik, agamis, nasionalis, akademis dan menempatkan kepentingan umum di atas segalanya., tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan dan agama. Dengan pemilihan secara langsung dan penghitungan yang didasarkan suara terbanyak, maka rakyat kini memiliki otoritas luas untuk menentukan semua ini.

Dan kemenangan kandidat legislatif dengan kendaraan politik apapun dia, haruslah memaknai dan memahaminya serta menempatkan rakyat sebagai subyek bukan sebagai obyek. Oleh karenanya, dalam menjalankan amanah kemenangannya kelak, sudah sepatutnya memperlakukan seluruh rakyat sebagai subyek yang senantiasa didengar keinginan demi kemajuan masyarakat yang telah mempercayakan untuk diwakilinya di lembaga yang terhormat itu.

Begitu duduk di kursi dewan, maka sang legislator adalah milik semua golongan, selanjutnya dia musti melucuti seluruh warna partainya dan saatnya menghentikan loyalitas yang berlebihan terhadap partai. Bukankah kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan dan pribadi? Dan nampaknya pendapat Kennedy dan Soekarno, yang mengatakan bahwa "Loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada bangsa dan negara dimulai" perlu diaplikasikan secara nyata. Partai politik memiliki tugas mulia lain yakni mengkritisi dengan melakukan kontrol agar kadernya tetap konsisten dan senantiasa menjaga komitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang telah memilihnya.

Tidak ringan memang beban yang diemban oleh para anggota dewan, karena kelak dia menjadi panutan bagi masyarakat saat melakoni kehidupan di dunia, dan kelak harus mampu mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya saat nanti menghadapi alam akhirat! (HAYAT ZAINUNI KANDIDAT ANGGOTA DPRD II KOTA BEKASI DAPIL BEKASI V Kecamatan pondok Gede)

GOLPUT bukan SOLUSI

Gugurnya sistem nomor urut yang dikalahkan oleh perolehan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi boleh dibilang merupakan kemenangan bagi bangkitnya demokrasi di Indonesia. Inilah makna demokrasi yang sebenarnya, rakyat memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan pilihannya, dan itu berarti rakyat dapat menghukum para calon legislatif yang dianggap gagal membawa aspirasi daerahnya dan membual dengan janji-jani palsunya untuk tidak memberikan dukungan kembali kepada sang caleg. Dengan perolehan suara terbanyak jangan harap kandidat legislatif semacam ini dapat dukungan masyarakat, apalagi sang caleg ini hanyalah merupakan titipan dari pusat yang dengan bangganya mengantongi urutan nomor peci.

Dengan demikian maka alasan untuk golput pada pemilu 2009 bukan solusi tepat bagi anak bangsa di belahan bumi nusantara. Rakyat kini dapat menentukan sang wakil di kursi dewan secara terbuka dan sukarela dengan pilihan sesuai hati nuraninya. Sudah barang tentu wakil yang akan dipih nanti adalah wakil yang memiliki ikatan emosional dengan masyarakat setempat. Bila ini terjadi dan dilakukan secara konsekuen dengan tidak dicampuri unsur-unsur kecurangan dari para pihak, maka daerah tempat dimana sang caleg berada akan benar-benar dapat terwakili secara signifikan yang dampaknya akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat tempat dimana anggota dewan berada.

Saatnya rakyat diberi kewenangan untuk menentukan pilihannya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan kemenangan calon legislatif di sebuah wilayah berarti pula adalah kemenangan rakyat setempat. Bila ini terjadi, maka pemilu 2009 adalah merupakan momentum penting bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Dari Rakyat Untuk Rakyat yang biasanya didengar sebatas di bangku sekolah dulu..... akan menjadi kenyataan kini....

Kalaulah ini yang terjadi, maka anjuran Golput oleh sekelompok anak bangsa sebaiknya tidak diikuti oleh sebagian besar anak bangsa lain. Karena rakyat lah kelak yang menentukan siapa yang hendak mewakilinya dan duduk di kursi dewan dan siap menyuarakan aspirasi daerah dengan melepaskan jaring-jaring kepentingan partai, golongan terlebih kepentingan pribadi.

Calon Anggota Legislatif Bermasalah Disorot

Demikian judul berita yang terdapat di koran tempo halaman A5. Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch, Ibrahim Fahmi Badoh menyayangkan nama-nama Caleg yang diduga terlibat kasus korupsi.

Diantaranya :

1. Partai Demokrasi Perjuangan
1. Dudhi Makmun Murod ( Dapil Sumsel II, nomor urut 1) terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia
2. Daniel Budi Setiawan (Dapil Jawa tengah I, nomor urut 2) terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia
3. Emir Moeis (Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 1) terlibat kasus travelered check paska pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi Bank Indonesia
4. Willem Maximilliaan Tutuarima (Dapil Jawa Tengah 1, nomor urut 6) terlibat kasus travelered check paska pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi Bank Indonesia
5. Tjahjo Kumolo (Jawa tengah I nomor urut 1) terlibat kasus travelered check paska pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi Bank Indonesia
6. Panda Nababan (sumatera utara I, nomor urut 1) terlibat kasus travelered check paska pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi Bank Indonesia

2. Partai Hanura
1. Azadin (Dapil Banten II, nomor urut 1) Kasus calo pemondokan Haji.

3. Partai Peduli Rakyat Nasional
1. Oentarto Sindung Mawardi (Dapil Sulawesi Barat, nomor urut 1) Kasus pengadaan Mobil pemadam kebakaran

Walaupun begitu, anggota komisi Pemilihan Umum (KPU) Endang Sulastri mengakui lembaganya tak bisa mencoret calon legislator yang berstatus tersangka. “ harus ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Katanya .

(dikutip dari koran tempo halaman A5)

Yang jadi masalah adalah tidak ada gunanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pencalonan, calon anggota legislatif tersebut, walaupun belum terbukti bersalah, rata-rata nama tersebut diatas pernah atau sedang dalam proses hukum masalah korupsi.

Bagaimana sikap kelompok Anti politisi busuk terhadap kondisi ini ?

Apakah hanya berdiam diri ?

Kalaupun seluruh data caleg yang sekitar 11 ribuan tersebut berkondisi seperti nama-nama diatas, dipastikan pencalonannya tidak akan gugur.

Sikap yang paling mudah bagi rakyat adalah jangan pilih partai yang tetap bersikeras untuk mengajukan calon anggota legislatif yang bermasalah. Biarkan partai-partai seperti itu terpuruk perolehan suaranya, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan awal tempat berasalnya seluruh produk undang-undang yang ada direpublik ini. Kalau yang menjadi anggota DPRnya berasal dari individu yang pernah terlibat kasus korupsi, kemungkinan besar, produk undang-undang yang akan dibuat akan menghambat perjuangan memberantas korupsi.

Karena para caleg tersebut diatas merupakan caleg nomor urut atas, kemungkinan besar akan terpilih menjadi anggota DPR.

Bagaimana hasil produk DPR, kalau profil anggota-anggotanya seperti itu

Salam Kebangsaan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Lengsernya Soeharto dari puncak kekuasaan tertinggi di bumi nusantara, meninggalkan cerita duka bagi bangsa terbesar di Asia tenggara ini. Bangsa yang semula amat sangat diperhitungkan di asia bahkan dunia pada era 70 hingga 80 an, kini terpuruk habis dari sisi ekonomi, moral dan mentalitas. Pejabatnya korup, dari semua lini dari lapisan paling bawah sampai elit dengan tingkat rampasan sesuai dengan tingkatannya.

Kalau ada pejabat dengan posisi basah, akan tetapi berpenampilan sederhana, kendaraan cukup mobil dinas, rumah ala kadar dan apa adanya.... justeru dipandang aneh oleh masyarakat. Dan anehnya lagi oleh rekan sejawat diasingkan karena tidak bisa diajak kerjasama. KEJUJURAN DI NEGERI INI TELAH MENJADI BENDA ASING DAN ANTIK!

Malu...??? Ya.... amat sangat malu rasanya menjadi anak negeri seribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan yang melimpah namun rakyatnya miskin dan miskin semiskin-miskinnya.

Mari kita mulai dari diri kita kata AA Gym, memulai untuk mengubah perilaku sendiri sejak dari berangkat atau keluar rumah, di jalan kita tidak saling serobot, antri pada jalur yang benar, sesampai di kantor bekerja sesuai dengan fungsinya, dan pulang ke rumah introspeksi diri apakah uang yang kita bawa pulang hari ini sudah sesuai dengan perolehan yang benar? dan menjelang tidur kita berdoa agar esok hari kita diberi petunjuk agar mampu menjalani ritme kehidupan yang lebih baik dari hari ini!

MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA!
kalau bukan kita yang memulai siapa lagi..... karena bumi ini adalah warisan untuk anak dan cucu kita.

Wassalam!